Novanto Terseret Kasus e-KTP, Golkar Belum Punya Alasan Gelar Musyawarah Nasional Luar Biasa

Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga menilai belum ada alasan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Tribunnews.com, Senin, 24 Apr 2017 Jadikan Favorit
Tribunnews.com
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT

Yorrys Raweyai: Angket Bukan Menyudutkan KPK

Menurutnya, hak angket digulirkan bukan karena persoalan kasus KTP elektronik atau e-KTP, yang diduga melibatkan beberapa anggota DPR RI.
Tribunnews.com, Senin, 24 Apr 2017 Jadikan Favorit
Tribunnews.com
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT

Pengamat Politik Nilai DPR Gunakan Hak Angket Terhadap KPK Tak Tepat, Ini Alasannya

Hak angket seharusnya digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Bukan proses hukum yang sedang berjalan.
Tribunnews.com, Senin, 24 Apr 2017 Jadikan Favorit
Tribunnews.com
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT

Pengamat Politik Ini Sebut Hak Angket DPR ke KPK Tak Tepat

Salim menjelaskan, bahwa tidak tepat bahwa DPR RI menggunakan hak angket KPK dalam kasus mega korupsi KTP elektronik yang sedang diproses.
Tribunnews.com, Senin, 24 Apr 2017 Jadikan Favorit
Tribunnews.com
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT

Yorrys Akui Elektabilitas Golkar Menurun Akibat Kasus e-KTP

"Tetapi dengan perbagai macam kejadian akhir-akhir ini seperti kasus E-KTP. Elektabilitas relatif stagnan dan menurun,"
Tribunnews.com, Senin, 24 Apr 2017 Jadikan Favorit
Tribunnews.com
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT

Rabu, KPK Periksa Farhat Abbas dalam Kasus Korupsi e-KTP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan pengacara Farhat Abbas pada Rabu (26/4/2017).
Tribunnews.com, Senin, 24 Apr 2017 Jadikan Favorit
Tribunnews.com
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT

Kemendagri Tunda Blanko KTP El Mimika

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menyatakan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sengaja menunda pemberian blanko KTP elektronik (KTP el)...
Republika.co.id, Minggu, 23 Apr 2017 Jadikan Favorit
Republika.co.id
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT

DPR Dinilai Intervensi Hukum Jika Meminta KPK Buka Rekaman Pemeriksaan Miriyam

"Kami mellihat ini mengarah kepada konflik kepentingan, mengarah kepada interfensi proses hukum KPK," ujar Betty.
Tribunnews.com, Minggu, 23 Apr 2017 Jadikan Favorit
Tribunnews.com
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT

Masinton PDIP: KPK Sedang Kriminalisasi Saya

Nama Masinton disebut sebagai salah satu orang yang menekan Miryam di kasus KTP elektronik atau e-KTP.
Liputan6.com, Minggu, 23 Apr 2017 Jadikan Favorit
Liputan6.com
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT

DPR Tegaskan Hak Angket tak Ganggu Kasus KTP-El

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan hak angket tidak akan menghambat proses penyidikan kasus KTP elektronik (KTP-el). Dia juga menyanggah adanya dugaan bahwa wacana hak...
Republika.co.id, Sabtu, 22 Apr 2017 Jadikan Favorit
Republika.co.id
Jadikan Favorit
CEK TERKAIT